TRENDING TAG:
Sukseskan Program Pembangunan

Pemkab Meranti Gantikan Program PNPM Menjadi PMM

Selasa, 21 April 2015 | 10:25:35
MERANTI - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menilai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, selama ini cukup berhasi dan dianggap mampu mendongkrak peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. 

Oleh karena itu, ketika PNPM dihapus oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2014 lalu, Kabupaten Kepulauan Meranti menggantikan PNPM itu dengan Program Meranti Mandiri (PMM).

Dari Program PNPM Mandiri Pedesaan, berbagai bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat lainnya berjalan lancar dan mendapat acungan jempol.

Seperti pembangunan jalan rabat beton atau semenisasi, pembangunan gorong-gorong, pengadaan penampungan air hujan, dan juga berbagai jenis pembangunan lainnya, yang intinya sangat membantu masyarakat desa.Namun entah alasan apa, oleh pemerintah pusat tiba-tiba akhir tahun 2014 lalu, menghapus program PNPM mandiri tersebut.

Menurut Bupati Kepualuan Meranti, Drs Irwan MSi, pelaksanaan PNPM di berbagai pelosok pedesaan di Meranti dalam tiga tahun terakhir juga dinilai telah mampu mendongkrak peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Apalagi dalam pelaksanaan program PNPM tahun 2011 lalu, Meranti menjadi daerah terbaik penyelenggara program PNPM se-Riau itu.

Sebagai dukungan komitmen, Pemkab Kepulauan Meranti mengapresiasi atas persetujuan DPRD Meranti dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung program PNPM yang diganti menjadi Program Meranti Mandiri (PMM) itu.

PMM merupakan program yang dibuat oleh Pemda Meranti sebagai pengganti PNPM Mandiri Pedesaan yang telah dihentikan oleh Pemerintah Pusat, sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang menginginkan program PNPM tetap dilanjutkan dalam menggesa pembangunan infrastruktur di pedesaan.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, dalam berbagai kesempatan mengungkapkan bahwa Program PNPM Mandiri Pedesaan dinilai sukses karena setiap proyek infrastruktur yang dilaksanakan melalui program tersebut, memiliki kualitas sesuai dengan harapan masyarakat dan masyarakat desa pun sangat merasakan manfaat dari ini. 

Bupati berharap PMM yang dilaksanakan mulai tahun 2015 ini dapat mengikutinya serta mampu menjadi energi baru untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Lebih jauh dijelaskan Bupati, PMM yang dibuat oleh Pemda Meranti, sekaligus merupakan cara Pemda memenuhi amanat undang-undang tentang Pemerintahan Desa, dimana Pemda diminta mengalokasikan dana perimbangan minimal 10 persen untuk Pemerintahan Desa. 

Dan dari dana perimbangan itu Pemda Meranti mengalokasikan 144 Miliar atau 16.5 persen. Karena program ini mengadopsi program PNPM Mandiri Pedesaan, Pemda Meranti menjamin program ini tidak melanggar aturan yang ada.

"Dulunya program serupa dikelola oleh Pemerintan Pusat, kini sepenuhnya dikelola Pemda Meranti, kita akan menyesuaikannya," ucap Bupati memberikan jaminan kepada Pendamping PMM.

Selain itu, di hadapan Pendamping PMM yang sebagian besar merupakan mantan Pendamping PNPM Mandiri Pedesaan Bupati Meranti juga mengatakan kalau dulunya sebagai Pendamping PNPM Mandiri Pedesaan harus berkoordinasi dengan Pemprov atau Pemerintah Pusat.

Kini dengan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemda Meranti, para Pendamping PMM cukup berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Meranti.

"Langsung berkoordinasi dengan BPMPD, bukan Pemrov atau Pusat lagi," ucap Bupati saat membicarakan PMM ini.

Dana PMM yang dialokasikan oleh Pemda Meranti untuk melaksanakan Program PMM akan langsung masuk kerekening desa. Dan dalam pengorganisasianya pendamping PMM akan berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat, karena pada dasarnya dana tersebut dialokasikan untuk belanja desa. 

Dan status dari Pendamping PMM Mandiri sendiri, seperti dikatakan Bupati merupakan Perangkat Kabupaten yang ditugaskan membantu Pemerintah Desa dalam mempercepat pembangunan di pedesaan.

Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi berdialog dengan mahasiswa asal Kepulauan Meranti di Pekanbaru. Mereka membahas tentang pembangunan di kabupaten termuda se Riau itu. Dalam dialog yang berlangsung akrab tersebut, H Irwan berharap mahasiswa turut memberikan kontribusi.

Hebatnya lagi peogram PMM Mandiri ini, dapat mengakomodir semua desa, karena semua desa mendapat alokasi dana, tidak perlu melalui proses Kontes seperti PNPM Mandiri Pedesaan. 

Pemda Meranti berencana seluruh infrastruktur desa seperti jalan akan dibangun dengan PMM. Tidak secara lelang oleh Dinas PU lagi, sementara Dinas PU akan fokus pada kegiatan-kegiatan berskala menengah dan besar.

"karena secara kualitas kegiatan yang dikelola desa lewat PNPM, hasilnya sangat memuaskan bahkan jauh lebih baik dari yang dikerjakan oleh kontraktor," ujar Bupati Meranti lagi.

Pada tahun 2015 ini, Pemda Meranti setidaknya telah menganggarkan dana sebesar Rp144 miliar untuk 101 desa dan kelurahan dan sudah bisa direalisasikan di tahun ini. 

Setiap Desa di Meranti akan menerima dana PMM yang dititipkan melalui ADD sebesar Rp700 hingga Rp900 juta, tergantung dari dekat jauh dan susah atau mudahnya akses ke desa tersebut.

Dijelaskan orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu, melalui PMM yang merupakan adopsi dari program PNPM Mandiri ini, peran masyarakat akan lebih nyata. Masyarakat menjadi subjek utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan proram pembangunan itu. 

Mulai dari menyusun program, membelanjakan anggaran dana hingga melaksanakan program. Dengan demikian, hasil pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan akan lebih berkualitas, dan berdaya guna bagi masyarakat desa itu sendiri.

Pertimbangan lain yang menjadi dasar komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mempertahankan dan mengadopsi program PNPM ini adalah guna menggesa pembangunan, tidak hanya mengarah pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas. 

Di sisi lain, pelaksanaan program PNPM dinilai mampu memberikan dampak yang luas bagi perubahan struktur ekonomi dan sosial masyarakat terutama masyarakat di pedesaan.

Hanya saja, tentunya pemerintah desa akan didukung oleh tenaga pendamping. Sehingga baik pengelolaan kaeuangan maupun administrasi pelaksanaan kegiatan bisa berjalan baik sesuai dengan prinsip akutansi.

"Inilah dasarnya kenapa kita akan melanjutkan program PNPM tersebut dengan nama baru yang kita sebut PMM itu," sebut Irwan.

Melalui program PMM ini setiap desa menerima dana sebesar Rp1,4 miliar yang digunakan untuk membiaya pembangunan infrastruktur. 

Diakui Bupati juga, ia lebih cenderung menyerahkan dana pembangunan desa langsung ke tingkat desa dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan kepala desa untuk menentukan program apa yang akan dibuat dan mengerjakannya langsung.

Selama ini anggaran desa berada di tingkat SKPD/Dinas. Untuk melaksanakan program butuh proses panjang seperti lelang dan dikerjakan oleh kontraktor dan tak jarang dalam penetapan pemenang terjadi ribut dan demo. 

"Saya lebih cenderung dana pembangunan langsung dialokasikan ke desa. Silahkan masyarakat laksanakan program prioritasnya, guna menjamin pembangunan yang dilaksanakan sesuai harapan," ujar Bupati.

Disamping itu pula, Bupati Kepulauan Meranti itu juga meminta pendamping PMM bisa bekerja secara professional. Ia pun telah memberikan pengarahan kepada pendamping PMM dalam rangka mempercepat pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Pesan Irwan kepada pendamping, PMM ini dalam upaya melibatkan masyarakat desa secara masif dalam pembangunan desa. Ia meminta program ini dikelola sebaik mungkin layaknya mengelola PNPM Mandiri Pedesaan, karena Meranti butuh percepatan pembangunan.

(adv/hum/fan)
BAGIKAN:
KOMENTAR
BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER