TRENDING TAG:
  • Home
  • Hukrim
  • Dua Terdakwa Korupsi PT BLJ Bengkalis Rp300 miliar Divonis Berbeda...

Dua Terdakwa Korupsi PT BLJ Bengkalis Rp300 miliar Divonis Berbeda

Kamis, 3 September 2015 | 22:08:10
PEKANBARU - Terdakwa dugaan korupsi penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke BUMD PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), Yusrizal Handyani divonis hanya 9 tahun penjara, ditambah uang denda Rp 500 juta dengan subsidair hukuman tambahan selama 6 bulan penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 18 tahun ditambah 6 bulan penjara.

"Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 11 miliar. Jika tak dibayar, terdakwa diwajibkan menjalani kurungan selama 3 tahun," kata hakim ketua majelis, HA Setyo Pudjoharso, di pengadilan tindak pidana korupsi, Pekanbaru, Kamis (3/9).

Menurut Pudjo, hukuman yang diberikan kepada Direktur PT BLJ yang diduga menilap dana penyertaan modal APBD Bengkalis sebesar Rp 300 miliar untuk perusahaan plat merah yang dipimpinnya itu, dengan berbagai analisa yuridis, pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan.

"Pertimbangan meringankan, terdakwa berlaku sopan selama menjalani sidang, tidak berbelit-belit dan masih punya tanggungan keluarga," sebut Pudjo. Dalam putusan ini, Pudjo mengabulkan permohonan terdakwa agar tetap menjalani penahanan kota. "Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota," tegas Pudjo.

Atas vonis ini, terdakwa Yusrizal melalui kuasa hukumnya, Arfa Gunawan langsung menyatakan banding. "Setelah berkoordinasi dengan klien kami, maka kami menyatakan banding atas vonis ini," tegas pria dari Kantor Pengacara Yusrizal Ihza Mahendra itu.

Sementara itu, terdakwa Ari Suryanto selaku Mantan staf ahli Direktur PT BLJ, hanya divonis 6 tahun penjara oleh hakum Pudjo. Majelis menilai terdakwa Ari terbukti bersalah dalam dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 269 Miliar itu.

"Menjatuhkan vonis terhadap terdakwa selama 6 tahun kurungan penjara dan denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan," kata Pudjo. Vonis ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 16 tahun, Ari beruntung masa hukuman dari tuntutan jaksa dipotong 10 tahun. 

Terdakwa Ari Suryanto melalui kuasa hukumnya Asep Ruhiat juga mengajukan banding. "Kita nyatakan banding," kata Asep.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Syahron Hasibuan SH dan rekan, menuntut terdakwa Ari Suryanto, Staff PT BLJ selama 16 tahun, denda Rp 500 juta subsider 5 bulan, dan mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp400 Juta atau subsider 8 tahun.

Sedangkan terdakwa Yusrizal Andayani, Dirut PT BLJ) selama 18 tahun denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan. Selain itu, terdakwa Yusrizal diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 64 miliar subsider 9 tahun 6 bulan. 

Seperti diketahui, Yusrizal Andayani, mantan Direktur PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) dan seorang stafnya Ari Suryanto. Dihadirkan kepersidangan tipikor. Atas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan dana penyertaan modal Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bengkalis. 

Berdasarkan dakwaan JPU, Perbuatan kedua terdakwa itu terjadi tahun 2012 lalu, semasa menjabat Direktur PT BLJ dibantu staff khususnya Ari Suryanto. 

Kebijakan dalam menggelola keuangan di PT BLJ yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur Utama diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda), yakni Perda pendirian PT BLJ dan Perda pernyertaan modal Pemda Bengkalis.

Berawal Pemkab Bengkalis menganggarkan dana penyertaan modal kepada PT BLJ sebesar Rp300 miliar. Dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Gas dan Uap (PLTGU) didesa Buruk Bakul kecamatan Bukit Batu, dan desa Balai Pungut kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis, yang menelan biaya Rp 1 triliun lebih. 

Namun dalam pelaksanaannya, pihak PT BLJ malah mengalirkan dana tersebut kepada anak anak perusahaannya diantaranya, PT Sumatera Timur Energi dan PT Riau Energi Tiga, nominalnya mulai dari jutaan rupiah sampai dengan miliaran baik dalam bentuk investasi, beban operasional, yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan PLTGU.

Selain itu, ada juga transaksi aliran dana diperuntukan buat berbagai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan pembangkit tenaga listrik yaitu PLTGU di kecamatan Pinggir dan PLTU di Kecamatan Bukit Batu yaitu, menyertakan modal kerja pada perusahaan motor gede di Jawa Barat. 

Kemudian investasi pada sektor property, minyak dan gas (migas) serta sejumlah sektor lain yang diduga menyimpang dari Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal itu sendiri. Perbuatan kedua terdakwa ini menyebabkan kerugian pada negara, dalam hal dana APBD Bengkalis sebesar Rp265 miliar.

(mdk/rtc)
BAGIKAN:
KOMENTAR
BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER