TRENDING TAG:
  • Home
  • Politik
  • Koordinator Pansus RTRW Riau Heran Ada Penambahan Lahan untuk Diputihk...

Koordinator Pansus RTRW Riau Heran Ada Penambahan Lahan untuk Diputihkan

Jumat, 9 Juni 2017 | 16:42:30
PEKANBARU - Tidak hanya Plt Dirjen Planologi Kementerian LHK, Koordinator Pansus RTRW Riau, Noviwaldy Jusman heran dengan adanya permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pansus terkait tambahan 497.000 hektar lahan untuk diputihkan dalam RTRW Riau.

"Sebagai koordinator Perda ini (RTRW Riau,red), saya sangat heran. Bagaimana mungkin Pansus dan Pemprov mengajukan pemutihan lahan sebanyak itu, 497.000 hektar," kata Noviwaldy Jusman kepada riauterkinicom, Jumat (09/06/17).

Ia mengakui, apa yang diajukan, merupakan pertanyaan yang sulit terjawab diakal sehatnya. Karena saat rapat pihaknya yang digagas oleh DPD RI dengan menyertakan Pemprov yang juga dihadiri para bupati dan wakil, meminta tambahan daerah kawasan hutan yang dimukimi masyarakat secara turun temurun.

"Misalnya kawasan Muara Fajar yang dulu juga saya dibawa ke sana saat demo warga. Itu yang kita akomodir dan menteri yang punya inisiatif memberi tambahan 70.000 hektar, termasuk kawasan perkantoran," katanya menambahkan. 

"Ternyata sesudah diberikan, tidak habis semua hanya didapat 65.125 hektar yang dituangkan dalam SK Menteri, artinya tidak ada lagi kawasan pemukiman rakyat dan kantor yang masuk kawasan hutan," ungkapnya.

Ia lantas mempertanyakan sikap Pemprov dan Pansus terkait usulan tambahan 497.000 hektar itu. Termasuk untuk masyarakat mana, masyarakat Riau atau di luar Riau.

"Jika ini benar maka saya orang pertama yang kecewa karena gubernur di depan saya juga ketua-ketua fraksi, ketua Pansus, Sekda, Bappeda di Ruang VIP, DPRD dalam rapat konsultasi menyatakan tak berkenan menambah pemutihan di luar SK Menteri berarti sama dengan pemikiran saya saat itu. Wajar saya kaget bagaimana bisa akhirnya berubah pikiran," jelasnya.

Untuk itu, ia akan bentuk tim investigasi terlebih dahulu untuk menclearkan prosedur Pansus agar tidak salah jika disetujui BaMus DPRD Riau nantinya. 

"Saya minta ke 3 pihak menahan diri tidak mengeluarkan statemen-statemen yang justru merugikan hubungan semua pihak," imbuhnya.

Semestinya, tambahan 497.000 itu dipaparkan secara terbuka terlebih dahulu ke masyarakat biar transparan dan saling koreksi dan ini juga prosedur pembentukan Perda dalam melaksanakan konsultasi publik.

"Di sana akan kelihatan, adakah kawasan lindung yang dibabat kemudian minta diputihkan, adakah kawasan hutan hasil pembalakan minta diputihkan, adakah kebun-kebun illegal hasil temuan Pansus Monitoring itu minta diputihkan. Saya tak akan rela jika ini terjadi dan akan menentang," tegasnya.

Namun jika tambahan ini untuk sekolah, rumah, kawasan pertambangan, kawasan wisata dan lainnya, maka ia tidak akan mempersoalkannya dan siap menjadi garda terdepan untuk memperjuangkannya.

"Jika mereka tetap ngotot, maka saya akan berusaha meneliti dan membuang hal-hal illegal tadi. Jika tak kuasa maka saya mengundurkan diri jadi Koordinator Pansus karena tak mau menanggung dosa," tutupnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pemprov Riau bersama Pansus Lahan DPRD Riau, lagi-lagi mengajukan tambahan lahan baru agar statusnya dikeluarkan dari kawasan hutan. Kali ini luasnya mencapai 497.000 hektar lebih. 

"Terus terang kami kaget sekali. Angka itu sangat luas dan mereka (Pemprov dan Pansus DPRD) sangat mendesak agar dilakukan konsinyering (kumpul bersama di suatu tempat). Kami tidak bisa melakukan itu," tegas Plt Dirjen Planologi KLHK, Yuyu Rahayu, di Jakarta, kemarin.

(rdk/rtc)
BAGIKAN:
KOMENTAR
BERITA LAINNYA