TRENDING TAG:
  • Home
  • Sosial
  • Bupati Meranti Laksanakan Rapat Forum SKPD...
Pastikan Peruntukan APBD Pro Rakyat

Bupati Meranti Laksanakan Rapat Forum SKPD

Senin, 30 Maret 2015 | 16:46:52
Pemda menggelar rapat Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, bertempat di Aula Afifa Sport, Jalan Banglas, Selatpanjang, Senin (30/3).
MERANTI - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengupayakan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat, guna memastikan hal tersebut, Pemda menggelar rapat Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, bertempat di Aula Afifa Sport, Jalan Banglas, Selatpanjang, Senin (30/3).

Hadir dalam rapat itu, Segenap Unsur Forkompinda, para Kepala Badan, Kadis, Kakan, Bidang dan Kepala Bagian serta Camat di jajaran Pemkab Kepulauan Meranti, Tokoh Masyarakat, Ulama dan Stakeholders terkait lainnya.

Seperti dijelaskan Bupati, Forum SKPD merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016. Sekaligus memenuhi ketentuan Institusi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004.

Forum ini melibatkan berbagai unsur terkait dalam upaya menyelaraskan kebijakan Pemerintah dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang sebelumnya telah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Musrenbang tingkat Desa hingga Kecamatan serta Kabupaten. 

Dalam kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan sasaran program dilingkup SKPD yang transparan aspiratif dan akuntabel dalam menyusun anggaran 2016 yang terarah dan terukur sesuai kebutuhan masyarakat.

Bupati mengharapkan, kegiatan ini harus mampu menjadi wadah tukar fikiran antar satker, stakeholder dan lainnya dalam menghasilkan program yang benar-benar mncerminkan aspirasi masyarakat dan menyentuh kehidupan masyarakat.

"Kita harapkan APBD tahun 2016 nanti berbasiskan masyarakat sebagai jawaban semua masalah yang saat ini dihadapi masyarakat," ujar Bupati Irwan.

Menurutnya, untuk mewujudkan itu perlu dilakukan penyempurnaan sistem perencanaan, ini juga untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi pada penyusunan APBD, sesuai dengan petunjuk KPK yang menyarankan harus dimulai dari forum konsultasi publik yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat dalam finalisasi penyusunan rencana kerja pemerintah.

"Sehingga rencana kerja tahun 2016 mendatang diketahui secara luas oleh masyarakat dan benar-benar mencerminkan adanya semangat membangun masyarakat," papar Bupati.

Dijelaskan Bupati, tahun 2015 ini Pemda Kepulauan Meranti sudah merubah prinsip pendekatan dalam penyusunan APBD yang dilakukan melalui 3 skenario, yakni menyusun rencana kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan aspek pemerataan melalui pendekatan kewilayahan.

"Kita tak mau lagi mendengar adanya Kecamatan atau Desa yang merasa di anak tirikan, selain usulan yang disampaikan SKPD saya minta Camat dan Kades juga memberikan tanggapan sehingga alokasi anggaran pembangunan Per Kecamatan dapat diwujudkan," ujar Bupati terkait stimulus anggaran bantuan Per-Kecamatan sebesar Rp15 Miliar.

Saat ini, seperti dijelaskan Bupati, kapasitas APBD Meranti tahun 2016 dari kekuatan murni mencapai Rp1,3 Triliun, meningkat dari tahun lalu sebesar 1,2 T lebih, dan masih ada penambahan dari sisa anggaran tahun 2015 ini, jadi jika ditotal diperkirakan menjadi Rp1.5 T lebih.

Terkait adanya sisa anggaran tiap tahun, dijelaskan Bupati, merupakan peraturan yang mengharuskan adanya dana cadangan terhadap beberapa mata anggaran. Misalkan pada belanja pegawai dana cadangan minimal 2,5 persen untuk mengcover terjadinya kenaikan tunjangan dan lainnya. Selain itu juga dana cadangan tak terduga yang turut menjadi Silpa akhir tahun.

Yang menjadi persoalan mendasar dalam APBD Kepulauan Meranti, adalah kemampuan SDM Aparatur dalam merealisasikan kegiatan APBD. Berdasarkan evaluasi Bupati dari statistik keuangan Pemerintah Daerah ternyata penambahan jumlah APBD berbading lurus dengan menurunnya kemampuan aparatur dalam merealisasikannya.

Dicontohkan Bupati, pada tahun 2011 pada saat APBD berjumlah Rp1 Triliun capaian realisasi bisa mencapai 80 persen, ketika berada di posisi Rp1,5 T capaian hanya berkisar 70 persen. Menurut Bupati masalah berada pada SDM Aparatur Pemerintah yang perlu ditingkatkan.

"Ini perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM yang ada di tiap SKPD," jelas Bupati Irwan.

Dan untuk mendongkrak realisasi APBD yang berbasiskan masyarakat, Pemda Kepulauan Meranti telah mengambil kebijakan. Salah satunya dengan cara mengalirkan anggaran APBD ke masing-masing Desa. "Mulai tahun 2015 akan merealisasikan dana Desa dua kali lipat dari tahun lalu yakni berkisar Rp1,5 Miliar dalam rangka mempercepat realisasi APBD Kepulauan Meranti," ucap Bupati lagi.

Namun akibatnya, lanjut Bupati, banyak keluhan dari pengusaha kontraktor penyedia barang dan jasa karena berkurangnya proyek Penunjukan Langsung (PL) di tiap SKPD, disamping itu sering kali kualitas proyek yang dikerjakan kontraktor tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dengan dipindahkannya alokasi dari SKPD ke Pemeritah Desa, seluruh perencanakan pembangunan dapat dikerjakan dan diawasi langsung oleh masyarakat.

"Kita harapkan dengan kebijakan ini semakin banyak uang yang beredar di desa dan makin banyak masyarakat desa yang dilibatkan, sehingga infrastruktur desa semakin baik, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi semakin baik pula, yang berkolerasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa-desa," ujar Bupati lagi.

Lebih jauh dijelaskan Bupati Irwan, kebijakan itu diambil sekaligus untuk mendongkrak Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolak ukur pembangunan suatu daerah. Secara Nasional berada pada angka 73, Tingkat Provinsi 76, sementara Meranti hanya 7,8 yang masih jauh tertinggal.

Kebijakan dilaksanakan dengan 3 variabel induk yang pertama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik dan air bersih, variable lainnya pendidikan dan kesehatan. "Ini harus didorong dengan cepat, untuk itu Pemda selalu mengalokasikan dana Infrastruktur yang cukup besar di kisaran Rp400 sampai 500 Miliar atau 35 persen dari kekuatan APBD," jelas Bupati.

Dengan memahami konsep perencanaan pembagunan secara utuh, Bupati berharap SKPD bisa mengalokasikan anggaran berdasarkan data dan fakta yang ada dilapangan, agar memiliki tujuan yang jelas dalam menganggarkan setiap rupiah uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat.

"Semua pejabat dan aparatur harus dapat memahami kondisi lokal yang disinergikan dengan tugas pokok, sehingga program ini akan tajam untuk menuntaskan masalah pendidikan, kesehatan dan lainnya, dalam rangka pemerataan pembangunan, mengejar pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan berkeadilan," tutup Bupati.

Sebagaimana dilaporkan Kepala Bappeda Kepulauan Meranti, Drs M Azza Faroni, usulan kegiatan prioritas dari Musrenbang Kecamatan berjumlah 1837 kegiatan dan 135 program, dengan total anggaran berjumlah Rp254 Miliar lebih.

Dari Rakor Bidang, Bidang Ekonomi total usulan Rp191 Miliar lebih, Bidang Fisik Rp891 Miliar lebih, Sosial Budaya Rp215 Miliar lebih, Aparatur Rp203 Miliar lebih, sementara usulan dana Provinsi Riau Rp150 Miliar dengan rincian untuk urusan wajib PU Rp122 Miliar, Perumahan Rp12 Miliar, Energi dan Sumber Daya Mineral Rp11 Miliar, Perdagangan Rp27 Miliar, Perindustrian Rp1,3 Miliar dan Usulan Dana APBN 2016 melalui Musrenbangnas Rp7,1 Triliun.

(adv/hum/fan)
BAGIKAN:
KOMENTAR
BERITA LAINNYA